Salatiga | Transsatu.com — Pekerjaan pembangunan saluran drainase perumahan mutiara, di RT 01–04 RW 10, Kelurahan Tingkir Tengah, Kota Salatiga, kembali menuai sorotan publik. Proyek senilai Rp 402.679.000 yang bersumber dari APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 ini dikerjakan oleh CV. Waras Langgeng Semesta dengan masa pelaksanaan 80 hari kalender di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga.
Namun, pantauan Awak media dan Lembaga di lapangan pada Senin (20/10/2025) menunjukkan berbagai kejanggalan. Para pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti helm, sepatu proyek, dan rompi keselamatan. Di lokasi pun tidak terlihat mandor, pengawas, maupun konsultan proyek, sehingga pelaksanaan terkesan tanpa kendali dan pengawasan teknis yang memadai.
Papan informasi proyek (pagu anggaran) memang terpasang, tetapi letaknya jauh dari lokasi pekerjaan, membuat publik sulit mengakses informasi. Hal ini menimbulkan kesan minim keterbukaan dan berpotensi melanggar prinsip transparansi proyek pemerintah.
Material yang digunakan pun dipertanyakan. Pasir yang tampak berwarna merah diduga bukan standar material untuk pekerjaan beton dan pasangan U-Ditch. Beberapa titik terlihat tidak memiliki lantai kerja (urugan pasir kering), sementara besi cor jaraknya melebihi 25 cm, seharusnya maksimal 20 cm dengan sistem dua lapis silang (zig-zag).
Salah satu pekerja bernama Sulis mengatakan pekerjaan sulit dilakukan sesuai rencana karena air di saluran terus mengalir.
“Tempat airnya nggak bisa kering, Pak. Airnya terus mengalir,” ucapnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Kardiman, warga setempat yang juga pensiunan anggota Polsek Ambarawa, menyayangkan lemahnya pengawasan dan keterbukaan publik terhadap proyek bernilai ratusan juta ini.
“Proyek pemerintah harusnya terbuka dan diawasi ketat. Jangan sampai seperti ditutup-tutupi. Apalagi ini letaknya dekat rumah Ketua DPRD Kota Salatiga, seharusnya jadi contoh keterbukaan publik,” tegasnya.
Warga berharap Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga segera menindaklanjuti temuan ini dengan menurunkan tim pengawas untuk memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi dan mutu teknis yang telah ditetapkan.
Transparansi dan pengawasan menjadi kunci agar proyek drainase yang seharusnya bermanfaat bagi warga tidak berubah menjadi persoalan baru di kemudian hari.(Putra)
Post a Comment